Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan ada kerjasama militer antara Filipina dan Indonesia dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. JK ingin mencontoh pengalaman saat operasi Woyla pada tahun 1981 yang bekerja sama dengan pemerintah Thailand.
 |
| Jusuf Kalla Filipina Harus Bisa Bebaskan 10 WNI |
“Itu bisa terjadi. Kita punya pengalaman dulu dengan Woyla,” ujar JK di sela-sela kunjungannya pada KTT Keamanan Nuklir di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Jumat (1/4/2016).
Operasi pembebasan bukan hal baru bagi militer Indonesia. JK juga meminta ada lobi yang dilakukan dengan kelompok Abu Sayyaf untuk memastikan pembebasan 10 WNI yang disandera.
“Kirim orang yang mengenal mereka untuk dicari jalan keluarnya,” ujarnya
Ada perbedaan operasi pembebasan yang dilakukan di Somalia dan Filipina. Saat penyanderaan kapal MV Sinar Kudus di Somalia, pendekatan yang dilakukan militer Indonesia berbeda karena lokasi penyanderaan berada di lautan bebas.
“Sekarang menurut informasi, sandera telah sampai ke dataran Filipina. Sehingga Filipina sendiri tidak ingin ada kekuatan militer sendiri (Indonesia),” ucapnya.
“Tapi Filipina sendiri harus berjanji bisa menanganinya. Tapi kalau pun perlu militer ya harus. Namun dengan kerjasama Filipina,” ujar JK.
Operasi Woyla adalah operasi pembebasan penumpang dan kru Pesawat Garuda DC-9 di Thailand, Bangkok pada bulan Maret 1981. Operasi pembebasan ituberhasil dan hanya dalam tempo 10 menit, kelompok teroris berhasil dilumpuhkan.
Operasi kontra terorisme pertama Indonesia tersebut dipimpin Asisten Operasi Kopassandha, Letkol Sintong Pandjaitan. Atas keberhasilan operasi Woyla itu, Indonesia mendapatkan banyak pujian dari dunia internasional.
Menlu RI ke Filipina, Demi mengintensifkan komunikasi, pada Jumat pagi (1/4/2016), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertolak ke Manila, Filipina. Di Manila, Retno bertemu dengan Menlu Filipina, Jose Rene D Almendras.
“Menteri Luar Negeri Indonesia dan Filipina di Manila (1/4) mengintensifkan komunikasi dan koordinasi terkait penyanderaan 10 WNI,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Sabtu (2/4/2016).
Sumber : jakartagreater.com
0 Response to "Jusuf Kalla Filipina Harus Bisa Bebaskan 10 WNI"
Post a Comment